DIY Siapkan 42 Miliar Untuk Dukung MBG, Walau Belum Dapat Juklak Juknis

PASARKAYU
IFMAC 2025 | JAKARTA

Yogyakarta, INAMEDIA.id – Guna mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemda DIY telah menyiapkan dana sebesar 42 miliar rupiah. Besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan ketentuan pusat yakni 2,5% dari total APBD.

Jumlah 42 Miliar ini menurut Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dimana DIY masuk dalam kategori ranah sedang, sehingga anggaran yang harus disediakan sebesar 2.5% dari PAD.

IKLAN

Pemda DIY tidak mungkin menghilangkan program-program yang sudah ada. Nantinya, dari besaran anggaran ini juga akan dilakukan audit dari sisi konsistensi perencanaan dari RKPD.

“Jumlah uang yang dianggarkan ini memang tidak sedikit, maka dilakukan penyesuaian anggaran untuk penyediaan MBG termasuk juga penataan anggaran untuk dana insentif fiskal,” ungkap Ni Made pada Senin (06/01/2025) di Kantor Bappeda DIY.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri, dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Indonesia, pada Senin (06/01/2025). Seperti diketahui, MBG merupakan program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: 800 Sapi Mati di Gunungkidul Sebab PMK, Komisi B Desak Pemkab Berlakukan KLB

DIY tidak masuk ke dalam kategori provinsi yang termasuk dalam kick off program MBG tersebut, meskipun diketahui, dukungan dana sudah disiapkan. Program ini menurut Ni Made, merupakan kewenangan pusat. Penanganan MBG sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional. DIY hingga saat ini belum mendapatkan mendapatkan Juklak dan Juknis dari pusat, sehingga program tersebut belum terlaksana meskipun persiapan sudah selesai.

“Mungkin teman-teman mendengar adanya SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dimana di sana juga melibatkan TNI Polri untuk mensuplai bahan pangan. Namun secara teknis program ini berkaitan dengan pusat dan kami hanya menerima saja. Pemda DIY belum mendapatkan informasi baik juklak dan juknis dari program ini,” ungkap Ni Made.

Baca juga: Jaga Kelestarian Sumber Air, Bupati Gunungkidul Lakukan Konservasi Umbul Ngetuk Slangkrah

Meskipun begitu, Ni Made mengatakan Pemda DIY tidak diam saja. Beberapa bulan yang lalu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah memanggil seluruh komponen OPD untuk menyiapkan program tersebut. Sudah ada rapat koordinasi dan pemetaan untuk melaksanakan program makan bergizi.

Ni Made menjelaskan, DIY telah berupaya untuk memaksimalkan kontribusi terkait dengan logistik yang akan disebarkan kepada penerima. DIY dipastikan mampu menyuplai bahan baku pangan yang akan dipergunakan sebagai dukungan program. Hal ini sudah dipastikan kesiapan melalui potensi pertanian, perikanan, distribusi dan dari segi perdagangan. Seperti misalnya beras, DIY dipastikan aman. Dari estimasi kebutuhan sekitar 10,6 ribu ton/tahun. Sementara total produksi DIY sedikitnya 546 ribu ton/tahun. Sayur mayur pun demikian, meskipun tidak dapat dicukupi oleh pertanian, namun sudah didukung dengan suplai daerah di sekitarnya.

Baca juga: Jateng Sumbang 17 Persen Kebutuhan Pangan Nasional Pada 2024

“Secara aksesibilitas untuk pemenuhan komoditas pangan ini sangat mudah ya, karena di mana-mana ada pusat-pusat penjualan atau pusat pasar-pasar tradisional untuk memenuhi dari sisi bahan baku,” ujar Made.

Mengenai kapan program MBG akan dimulai di DIY, Ni Made mengaku siap kapan saja, sesuai dengan arahan pusat. Apabila petunjuk teknis dan implementasi di lapangan termasuk sasaran seperti apa sudah diterima, DIY akan segera melakukan kick off program MBG tersebut.

Baca juga: Peresmian Pembangunan dan Pemeliharaan Stadion Handayani: Langkah Strategis Menuju Porda 2025

“Ada 3 SPPG di DIY yang kalau menurut informasi awal bahwa satuan pelayanan ini dari sisi penanggung jawab ada 40 orang melayani 3000-an penerima. Setahu kami pilot project untuk program ini hanya di Kulon Progo saja. Tetapi per 6 Januari ini kami belum terinfo secara detail di mana saja,” jelas Ni Made.

Terkait dengan komunikasi dengan pemerintah pusat, Ni Made mengatakan masih menunggu arahan lebih lanjut. Namun demikian ia dan jajaran sudah melakukan koordinasi agar nanti sewaktu-waktu program ini harus segera dilaksanakan DIY tetap mampu memberikan dukungan yang maksimal.

IFMAC 2025 | JAKARTA
FLOORTECH INDONESIA 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IFMAC 2025 | JAKARTA