Jakarta, INAMEDIA.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang mewakili Prabowo, dalam pidato pembukaan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024). Menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“Pertama-tama, saya selaku yang mewakili Bapak Presiden, sangat mengapresiasi KPK yang terus-menerus telah bekerja dengan keras melalui berbagai program kerjanya, mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, Kita semua tahu bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang sangat menghambat pembangunan dan merusak ekonomi bangsa. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga tertuang dalam semangat Asta Cita poin ke 7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” ucap pensiunan jenderal polisi yang kerap disapa BG itu.
Sementara itu Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku prihatin dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Indikasi Gratifikasi dan suap masih banyak di temukan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan sambutan Hari Anti korupsi sedunia di gedung KPK Jakarta. Senin, (9/12/2024).
“Kebenaran isi laporan masih memprihatinkan. Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kedeputian Penindakan,” ujar Nawawi.
Ketua Sementara KPK juga menyebut pihaknya telah mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang diukur melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), yang berfokus pada delapan area.
Ia mengingatkan, LHKPN menjadi salah satu instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik ke masyarakat dalam bentuk yang benar dan isinya sesuai dengan kenyataan.
“Indeks ini menggambarkan capaian upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah yang dipantau KPK bersama Kemendagri dan BPKP. Pada 2023, capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah sebesar 75. Melalui MCP, KPK bersinergi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, sehingga berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp114,3 triliun melalui penertiban aset dan penagihan tunggakan pajak daerah,” paparnya.
