Jakarta, INAMEDIA.id – Dianggap melakukan pemboikotan terhadap agenda pemerintah pusat terkait retret, juru bicara PDI-P Ahmad Basarah mengatakan bahwa ketua umumnya Megawati Soekarnoputri tidak melarang kepala daerah PDI-P untuk mengikuti agenda retret di Magelang.
“Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025).
Basarah juga mengatakan ketua umumnya hanya menginstruksikan agar kepala daerah untuk menunda keberangkatan dari daerah masing-masing. Seperti instruksi dari surat yang berdar di masyarakat.
Basarah juga menambahkan Megawati ingin kader-kader yang menjadi kepala daerah itu untuk bekerja terlebih dahulu ke masyarakat.
“Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Baca juga: Jelang Ramadan Warga Banteng Wareng siapkan 210 Ingkung saat Nyadran
Namun instruksi tersebut telah membuat kegaduhan di masyarakat, sehingga menimbulkan komentar miring kepada kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.
Salah satunya adalah Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih yang dikuliti oleh netizen. Komentar pedas netizen terpampang di setiap platform media sosialnya.
Baca juga: Tak Jera, ASN Pemkab Gunungkidul Lakukan Perselingkuhan di Toilet Kantor Saat Jam Kerja
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan bahwa dirinya mengikuti arahan partai terkait penundaan ini. Ia belum bergabung dengan kepala daerah lain yang dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kami tegak lurus pada Ketum Partai,” ujar Endah Subekti Kuntariningsih saat dihubungi melalui seluler.
Netizen menilai Bupati Gunungkidul yang mantan Ketua DPRD Gunungkidul lebih mengutamakan kepentingan partai ketimbang kepentingan bangsa dan negara.
