YOGYAKARTA, INAMEDIA.id – Puluhan orang dari berbagai Organisasi Massa ( OrMas ), diantaranya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K)SBSI, FAKI serta Paksi Katon, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DI Yogyakarta ), Senin (28/03/2022) siang.
Massa mulai masuk halaman DPRD DI Yogyakarta jam 10.30 WIB secara tertib, aksi dipimpin oleh Dhani Eko Wiyono, ST.,MT selaku Koordinator Wilayah (K)SBSI, DI Yogyakarta.
Aksi tersebut terkait dengan naiknya harga sembako, termasuk minyak goreng. Dalam penyampaian aspirasi, Dhani mengatakan bahwa Pemerintah seharusnya memikirkan Rakyat, bukan hanya memikirkan diri sendiri atau golongan tertentu.
Dhani juga mengajak seluruh elemen Masyarakat untuk berani menyampaikan aspirasi serta siap bilamana harus turun ke jalan.
“Harga sembako seharusnya bisa di atur secara stabil oleh Pemerintah. Kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu minyak goreng seperti hilang di pasaran, begitu muncul sudah naik harganya, ini tidak bisa dibenarkan. Kami meminta usut tuntas mafia minyak goreng yang membuat masyarakat menjerit”, jelas Dhani.
Disisi lain, Ketua Umum Paksi Katon Muhammad Suhud, SH. dalam orasinya mengatakan, Pemerintah sudah banyak melakukan kebohongan kepada Rakyat. Di sampaikan 15 kebohongan yang di sambut teriakan dukungan dari peserta aksi.
Kebohongan yang sebutkan antara lain tentang stop import pangan, stop utang luar Negeri, tidak bagi-bagi jabatan, 10 juta lapangan pekerjaan, perkuatan KPK, serta kabinet ramping.
“Apakah benar Pemerintah sudah membuka dan memberikan 10 juta lapangan pekerjaan? Tidak. Itu berarti adalah ndobos (bohong-Red). Apakah Pemerintah sudah melakukan stop utang ke luar Negeri? Tidak. Berarti Pemerintah ndobos”, teriak Suhud dengan lantang.
Dalam penyampaian aspirasi tersebut massa selesai tepat jam 12.00 WIB dan tidak ada satupun anggota DPRD DI Yogyakarta yang menanggapi.
Massa sempat menunggu hingga dua jam lamanya untuk bisa beraudiensi, namun sia-sia.
Saat Humas DPRD DIY di konfirmasi oleh anggota (K)SBSI di katakan bahwa seharusnya massa diterima oleh Komisi D, namun tidak ada seorangpun Anggota Komisi D yang berada di tempat.
